Jakarta - Walaupun hanya Telkomsel yang direkomendasikan tahun ini, namun peluang bagi empat operator 3G lainnya untuk menambah frekuensi 5 MHz masih belum tertutup.
Meski demikian, baik Indosat, Excelcomindo Pratama (XL), Hutchison CP Telecom, maupun Natrindo Telepon Seluler, harus bisa memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.
"Kalau mereka berani mengajukan proposal harga senilai Rp 160 miliar, maka kami akan berikan tambahannya tahun ini. Kalau tidak, silakan menunggu tahun depan," jelas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada detikINET, Senin (16/3/2009).
Ia juga menegaskan, pemerintah tidak bersikap pandang bulu dalam menentukan penambahan frekuensi 3G. "Bukan bermaksud diskriminatif, tapi tidak fair bagi Telkomsel yang telah bersedia mengajukan proposal sesuai harga yang diminta pemerintah."
Kalau memang benar-benar diperlukan, lanjut Basuki, mulai tahun depan baru akan dikaji kembali. "Sambil jalan kita kaji, tapi tidak tahun ini," jelasnya lagi sambil menambahkan, setiap operator 3G sejatinya sudah didesain untuk memiliki 10 MHz.
Selain Telkomsel, operator penyelenggara 3G lainnya yang jelas butuh tambahan frekuensi adalah Indosat dan XL. Indosat bahkan sampai dilarang untuk berjualan modem datacard 3G di kawasan padat trafik karena jaringannya tidak mampu lagi melayani pelanggan.
Dengan jumlah pelanggan mobile broadband mencapai 400-500 ribu nomor, layanan 3G melalui modem IM2 khususnya, kerap kali dikeluhkan pelanggannya. Indosat sendiri mengungkap trafik data setiap minggunya bisa lebih dari 100 GB.
Namun demikian, Indosat kabarnya hanya berani menawar setengah dari harga yang diminta pemerintah. XL bahkan lebih sedikit lagi. Operator ini mengaku cuma sanggup menyediakan Rp 40 miliar untuk tambahan satu blok frekuensi tersebut.
"Harga Rp 160 miliar ini kan awalnya kan dari para operator juga saat tender tiga tahun lalu. Harga awal yang kita tawarkan dulu malah cuma Rp 100 miliar. Jadi, kenapa sekarang mengeluh kemahalan," tandas Dirjen Postel.
Meski demikian, baik Indosat, Excelcomindo Pratama (XL), Hutchison CP Telecom, maupun Natrindo Telepon Seluler, harus bisa memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.
"Kalau mereka berani mengajukan proposal harga senilai Rp 160 miliar, maka kami akan berikan tambahannya tahun ini. Kalau tidak, silakan menunggu tahun depan," jelas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada detikINET, Senin (16/3/2009).
Ia juga menegaskan, pemerintah tidak bersikap pandang bulu dalam menentukan penambahan frekuensi 3G. "Bukan bermaksud diskriminatif, tapi tidak fair bagi Telkomsel yang telah bersedia mengajukan proposal sesuai harga yang diminta pemerintah."
Kalau memang benar-benar diperlukan, lanjut Basuki, mulai tahun depan baru akan dikaji kembali. "Sambil jalan kita kaji, tapi tidak tahun ini," jelasnya lagi sambil menambahkan, setiap operator 3G sejatinya sudah didesain untuk memiliki 10 MHz.
Selain Telkomsel, operator penyelenggara 3G lainnya yang jelas butuh tambahan frekuensi adalah Indosat dan XL. Indosat bahkan sampai dilarang untuk berjualan modem datacard 3G di kawasan padat trafik karena jaringannya tidak mampu lagi melayani pelanggan.
Dengan jumlah pelanggan mobile broadband mencapai 400-500 ribu nomor, layanan 3G melalui modem IM2 khususnya, kerap kali dikeluhkan pelanggannya. Indosat sendiri mengungkap trafik data setiap minggunya bisa lebih dari 100 GB.
Namun demikian, Indosat kabarnya hanya berani menawar setengah dari harga yang diminta pemerintah. XL bahkan lebih sedikit lagi. Operator ini mengaku cuma sanggup menyediakan Rp 40 miliar untuk tambahan satu blok frekuensi tersebut.
"Harga Rp 160 miliar ini kan awalnya kan dari para operator juga saat tender tiga tahun lalu. Harga awal yang kita tawarkan dulu malah cuma Rp 100 miliar. Jadi, kenapa sekarang mengeluh kemahalan," tandas Dirjen Postel.
